(0362) 3301891
bkpsdm@bulelengkab.go.id
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG GELAR SOSIALISASI SAKIP

Admin bkpsdm | 23 Juli 2018 | 439 kali

 

Dalam rangka meningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng mengggelar sosialisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertempat di Rumah Makan Rangon Sunset Singaraja, Kamis (19/7).

Sosialisasi ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 19 s/d 20 Juli 2018 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Bapak Ir, Dewa Ketut Puspaka, M.P dan dihadiri oleh Kepala SKPD, Kasubag Perencanaan, dan Operator SAKIP dimasing-masing SKPD lingkup Pemkab. Buleleng. Dari BKPSDM Kabupaten Buleleng dihadiri oleh Sekretaris Bapak Drs. I Nyoman Wisandika beserta operator Ibu Nyoman Ratnawati, SE dan pelaksana Ibu Kadek Ratni Prabandani, SE. Dalam sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung Bapak Medi Mahendra, AP, S,SOS., M.Si.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan evaluasi penyusunan SAKIP yang di mulai dari penyusunan strategis hingga pelaporan kinerja dan juga agar seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Buleleng dapat mengetahui fungsi dan tertibnya SAKIP dalam manajemen pemerintahan untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil itu disampaikan oleh Ketua Pelaksana yang juga menjabat sebagai Asisten Adminitrasi Pemerintahan Setda Buleleng Made Arya Sukerta, SH.

Sekretaris daerah Kabupaten Buleleng bapak Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dalam sambutanya menyampaikan kedepan, SAKIP harus lebih ditingkatkan lagi, agar bisa mendapat Predikat BB karena saat ini laporan akuntabilitas sistem kinerja memang menjadi perhatian pemerintah.Untuk itu, koordinasi yang intensif harus terus dilakukan, karena kekuatan birokrasi dan hasil dari birokrasi selalu menjadi tolak ukur pemerintah baik daerah ataupun pusat.

(AAPW)