PELANTIKAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Pada hari ini (Rabu, 2 Agustus 2016), Bupati Buleleng melantik 3 (tiga) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah usai mengikuti rangkaian seleksi terbuka JPT Pratama tahap II, dimana pada tahap pertama dilakukan seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 821.2/2083/BKD tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan terhadap 3 pegawai ASN, yaitu Ketut Suparta Wijaya, ST. dilantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Drs. Ketut Suparto, MMA menjadi Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian. Yang mengisi jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni I Made Subur, SH. Sampai dilakukannya pelantikan, telah melalui proses yang panjang sejak rencana seleksi terbuka di bulan Maret sampai diperolehnya ijin melakukan pelantikan.Pada proses ini melibatkan langsung Pemerintah Provinsi Bali, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri.Bapak Bupati dalam sambutannya terus menggelorakan “Indonesia Kerja Nyata” seperti tema HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 71 tahun. Ada banyak tantangan yang harus dilalui oleh pejabat yang baru dilantik ini. Bapak Bupati memaparkan program-program yang menjadi prioritas pada masing-masing unit kerja yang baru terisi tersebut. Kepada pejabat yang baru diharapkan segera membuat langkah-langkah strategis sesuai dengan bidangnya. Tidak lupa memaksimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan soliditas dan mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya.Ditambah pula dengan peningkatan kompetensi diri agar mampu menyesuaikan  dengan dinamika perubahan yang kian pesat mengalami perkembangan. Melalui “Indonesia Kerja Nyata” kita pemerintah daerah harus benar-benar menghadirkan peran pemerintah ditengah-tengah masyarakat.