(0362) 3301891
bkpsdm@bulelengkab.go.id
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PELAKSANAAN PEMBEKALAN AWAL PESERTA UJIAN TK.I DAN TK.II DINAS TAHUN 2018

Admin bkpsdm | 10 April 2018 | 497 kali

Bertempat di Ruang Pertemuan BKPSDM Kabupaten Buleleng pada Selasa, (10/4) seluruh peserta Ujian Dinas Tahun 2018 mengikuti pemebekalan awal terkait akan dilaksanakanya Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II yang akan dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 12 s/d 13 April 2018 bertempat di Ruang CAT Kantor Regional X BKN Denpasar. Pembekalan ini diberikan oleh Kepala Badan Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi Bapak I Gusti Made Suryawan, SH didampingi Kasubid Diklat Penjenjangan Bapak I Gede Arsana, S.Sos, yang meliputi persiapan teknis, materi ujian, dan ilustrasi cara penggunaan Computer Asisst Test (CAT). 
Dalam pembekalan ini disampaikan kepada peserta Ujian Dinas yang belum terbiasa menggunakan computer akan dilakukan pembekalan simulasi CAT terlebih dahulu sehari sebelum pelaksanaan ujian, dan dibimbing oleh panitia dari Kantor Regional X BKN Denpasar.

Sesuai berkas yang masuk ke BKPSDM Kabupaten Buleleng untuk tahun 2018, jumlah peserta Ujian Dinas yang telah lulus administrasi berjumlah 36 orang dari pegawai ASN struktural/pelaksana di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng diantaranya, Tk.I sebanyak 18 orang dan untuk Tk.II sebanyak 18 orang. Tujuan dillaksanakan ujian dinas ini adalah untuk mengukur kompetensi pegawai negeri sipil yang akan naik golongan dan juga merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Pemerintah berharap agar aparatur sipil negara akan menjadi suatu profesi, yang diharapkan membawa dampak perubahan bagi birokrasi di indonesia, dan bergeser dari pola lama yang dilayani menjadi pelayan masyarakat. Salah satu implikasi dari implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ialah meningkatnya harapan dan tuntutan terhadap tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tuntutan dan harapan tersebut memerlukan berbagai penyesuaian para aparatur pelaksana pemerintahan. 

(AAPW)