(0362) 3301891
bkpsdm@bulelengkab.go.id
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KUNJUNGAN KERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG (BKPP) KE PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Admin bkpsdm | 27 Juli 2017 | 1127 kali

Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung mengadakan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng hari ini Kamis, (27/7). Rombongan dari BKPP Kota Bandung yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Informasi Kepegawaian Ibu Dra. Ine Indriyanti, M.Ap, beserta Ibu Evi Muldiani, SH., M.Ap selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bapak M. Harry Chrismarjadi, SH., MM selaku Kepala Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, diterima langsung oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng Ibu Ni Made Rousmini, S.Sos didampingi Sekretaris Ibu Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos beserta para Kabid lingkup BKPSDM Kabupaten Buleleng.

Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan studi komparasi mengenai Pengelolaan Aplikasi Manajemen Kepegawaian dan Implementasi Aplikasi. Adapun beberapa hal yang dibahas diantaranya tentang sistem layanan kepegawaian PILKB, seleksi terbuka JPT Pratama, hingga diraihnya BKN Award dalam kategori Implementasi Assesment Center yang diperoleh Pemerintah Kab. Buleleng pada bulan Mei 2016 lalu, dan BKN Award ditahun 2017 dalam pelaksanaan layanan kepegawaian terbaik nasional.

Kepala BKPSDM memaparkan bahwa PILKB merupakan sebuah inovasi sistem layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi secara online, dimana PNS yang menerima layanan sangat dimudahkan dalam berbagai urusan administrasi kepegawaian. Selain itu disampaikan pula terkait proses seleksi terbuka JPT Pratama yang penyelenggaraannya sudah ke 3 (tiga) kali di Kabupaten Buleleng.

Kepala BKPSDM Kab. Buleleng sangat mengapresiasi kunjungan ini karena telah memilih Kabupaten Buleleng untuk menjadi daerah rujukan dalam pelaksanaan layanan kepegawaian. Pola komunikasi ini memberikan manfaat yang besar dalam penentuan kebijakan kedepan terutama dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian di daerah masing-masing.

(AAPW)