Adapun perihal kunjungan ini adalah terkait Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian yang optimal pada pemerintah daerah kab/kota. Seperti diketahui dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BKN nomor 18 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian, setiap pemerintah daerah Kab/Kota diwajibkan membangun sistem penyimpanan dan pengelolaan Tata Naskah yang optimal baik berupa dokumen fisik maupun dalam bentuk e-Takah (image document) sebagai upaya menyediakan dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada para PNS di wilayah kerjanya.

Pada kesempatan ini pula melalui forum diskusi BKPSDM Kabupaten Buleleng berkesempatan untuk dapat berbagi informasi dengan BKPSDM Kabupaten Karangasem seperti; tata cara pengelolaan data SIMPEG dan SAPK, updating data yang berkesinambungan, penanganan data yang salah (Konversi NIP, SK,dll), penyusunan dan pemeliharaan Dokumen Tata Naskah, dll. Dengan adanya kunjungan seperti ini diharapkan dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan informasi dalam mengelola tata naskah sehingga dapat mempercepat terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi secara nasional.

(AAPW)