SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan pada setiap organisasi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance). Pada kesempatan ini juga dijelaskan Manfaat SPIP tersebut yaitu mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dan membantu pengamanan asset terkait dari kemungkinan terjadinya kecuarangan (fraud), pemborosan dan salah penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu :
Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, Keandalan pelaporan keuangan Pengamanan aset negara dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Pada rapat ini juga pejabat struktural diberi blanko mengisi kuisioner survey maturitas SPIP dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait kuisioner tersebut.

(AAPW)