Secara umum BKPSDM memiliki 2 fungsi yakni layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur Sipil Negara. Dalam fungsi layanan administrasi kepegawaian aturan pelaksanaannya sudah jelas mulai dari pengangkatan pegawai sampai dengan pensiun. Ada fungsi lain yang ingin dimaksimalkan yakni penguatan Sumber Daya Aparatur. Dalam Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah sekurang-kurangnya 0,16 % dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota. Jika aparaturnya sudah kuat tentu akan mempermudah dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehingga benar-benar dirasa manfaatnya oleh pemerintahan itu sendiri dan masyarakat tentunya.

Pihak BKPSDM terus berupaya meningkatkan koordinasi dan anggaran dalam program kegiatan peningkatan SDM. Ditambahkan pula dalam aturan seorang PNS minimal harus mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi 20 JP selama setahun, dan kita sedang mengupayakan hal itu. Kegiatan ini adalah pioneer buat kami dengan melakukan peningkatan kompetensi khususnya di bidang kepariwisataan.

Sementara dalam kesempatan ini hanya mengundang PNS dari 3 SKPD yakni Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan BKPSDM. Narasumber juga merupakan tenaga di Buleleng yang memiliki kompetensi untuk kegiatan ini yakni dari unsur Dinas Pariwisata (Drs. Ketut Arjana, M.Pd/Sekretaris), Dinas Kebudayaan (Drs. Gede Komang, M.Si/Kepala

) dan akademisi (I Putu Gede Parma, S.St.Par., M.Par/Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Undiksha). Semoga ini bisa jadi percontohan untuk kabupaten lain dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan mengambil berbagai tema. Pihak BKPSDM ingin dapat memberikan hal positif dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur tidak hanya intern BKPSDM tapi dapat menyentuh semua SKPD. Nantinya akan dievaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan ini demi perbaikan kedepan yang lebih baik.

(AAPW)