BKPSDM Hadiri FGD Kepegawaian
Buleleng, 22 Juli 2026 – BKPSDM Kabupaten Buleleng menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penugasan Guru di Luar Bidang Keahlian dan Potensi Pemberhentian PPPK di Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Bali, Ruang Pancasila.
Dari BKPSDM Kabupaten Buleleng, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris BKPSDM Kabupaten Buleleng, Made Herry Hermawan, S.STP., M.A.P., didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi (PPI), Putu Ayu Willy Indah Sari, S.E., M.A.P. FGD dipimpin oleh Anggota DPD RI Provinsi Bali, Dr. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., serta diikuti oleh BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali.
Forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait berbagai isu strategis pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan dan kesehatan. Berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat sebagai upaya penyempurnaan kebijakan kepegawaian nasional.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam FGD meliputi perlunya penyusunan payung hukum nasional bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengatur jenjang karier, jaminan kesejahteraan, perlindungan sosial, penegakan disiplin, serta pengembangan kompetensi. Selain itu, turut dibahas kepastian status guru honorer yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), penataan guru honorer non-Dapodik melalui skema transisi yang jelas, serta penguatan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya distribusi guru yang disesuaikan dengan linearitas, kompetensi, serta kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Di samping itu, disampaikan rekomendasi agar pembiayaan gaji guru dapat dialokasikan melalui APBN, serta penataan guru mata pelajaran tertentu agar dapat kembali memenuhi kebutuhan formasi sesuai kompetensinya, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, dengan tetap memperhatikan kecukupan guru kelas.
Melalui keikutsertaan dalam forum ini, BKPSDM Kabupaten Buleleng berkomitmen mendukung lahirnya kebijakan kepegawaian yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan hasil FGD ini dapat menjadi masukan strategis dalam penyusunan kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan ASN, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
