Desk dan Pendampingan Penataan SOTK serta Input SIASN Layanan Perencanaan di BKPSDM Buleleng
Buleleng, 1 Desember 2025 - BKPSDM Kabupaten Buleleng menyelenggarakan kegiatan desk dan pendampingan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta input data pada SIASN Layanan Perencanaan yang berlangsung di Ruang Rapat BKPSDM Kabupaten Buleleng.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris BKPSDM, I Wayan Duala Arsayasa, S.Sos., M.Si, yang dalam arahannya menegaskan bahwa penataan SOTK tahun 2026 membutuhkan kesiapan data yang akurat, terutama Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Jabatan, serta data redistribusi ASN. Beliau menekankan pentingnya penyelarasan dokumen kepegawaian dengan rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun oleh Bagian Organisasi Setda.
Pelaksanaan kegiatan didukung oleh tiga pemandu utama, yakni Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi, I Gusti Kade Ria Prisahatna, S.H., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Made Herry Hermawan, S.STP., M.A.P serta Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Putu Ayu Willy Indah Sari, S.E., M.A.P. Kegiatan dimulai dari proses verifikasi data, penjelasan teknis penataan SOTK, hingga pendampingan input perencanaan kebutuhan jabatan pada portal SIASN.
Desk dihadiri oleh pejabat pengelola kepegawaian dari perangkat daerah yang terdampak penataan SOTK, termasuk Sekretariat Daerah (9 bagian), BPKPD, serta berbagai dinas seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan lainnya. Masing-masing peserta membawa kelengkapan dokumen seperti Anjab, Peta Jabatan, serta daftar redistribusi ASN untuk dilakukan pengecekan kesesuaian data.
Pendampingan dilakukan sejalan dengan pembukaan SIASN Layanan Perencanaan oleh BKN yang berlangsung mulai tanggal 1 hingga 3 Desember 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap perangkat daerah dapat menyelesaikan proses input data secara tepat waktu, akurat, dan sesuai kebutuhan capaian kinerja organisasi.
BKPSDM Kabupaten Buleleng menekankan bahwa penataan SOTK dan pengelolaan data perencanaan ASN merupakan langkah penting untuk memastikan organisasi pemerintah daerah tetap efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan birokrasi ke depan.
