(0362) 3301891
bkpsdm@bulelengkab.go.id
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Interview Penilaian Pemerintah Digital 2026, Perkuat Bukti Dukung Transformasi Digital Pemkab Buleleng

Admin bkpsdm | 25 September 2026 | 38 kali

Buleleng, 25 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Buleleng mengikuti Interview Penilaian Pemerintah Digital Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Buleleng Command Center (BCC) Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng.

Kegiatan ini diikuti oleh Asesor Kementerian PANRB bersama Dinas Kominfosanti, Bapeda, BKPSDM, DAPD, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, serta Undiksha. Dari BKPSDM Kabupaten Buleleng, kegiatan dihadiri oleh Kabid PPI Putu Ayu Willy Indah Sari, SE., M.A.P dan Kabid PKA Ni Komang Sutrisni, S.Pd.

Interview dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap 26 indikator Pemerintah Digital, dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan bukti dukung yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil penilaian awal asesor, sebanyak 7 indikator telah dinyatakan memiliki dokumen dan bukti dukung yang selaras dengan kebutuhan evaluasi.

Dalam evaluasi tersebut, beberapa indikator masih menjadi perhatian, khususnya terkait peta kompetensi pelaksanaan Pemerintah Digital, dokumentasi pelaksanaan komunitas belajar, serta penerapan budaya tertib arsip pada layanan digital pemerintah.

BKPSDM turut menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan, di antaranya pembentukan komunitas belajar yang mulai dilaksanakan pada September 2026, pembangunan sistem informasi pengembangan kompetensi, serta dukungan pemenuhan ASN yang memiliki kualifikasi Teknologi Informasi untuk memperkuat digitalisasi layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Selain itu, pengelolaan arsip digital melalui Document Management System (DMS) pada dokumen kepegawaian juga menjadi salah satu bentuk dukungan BKPSDM dalam memperkuat penerapan Pemerintah Digital.

Melalui proses interview dan evaluasi ini, Pemkab Buleleng terus melakukan penyempurnaan dokumen, penguatan bukti dukung, serta peningkatan kualitas layanan berbasis digital menuju tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, terintegrasi, dan adaptif.