BKPSDM Buleleng Hadiri Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik BKPSDM Provinsi Bali TA 2027
Denpasar, 19 Pebruari 2026 - Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Sekretaris BKPSDM Kabupaten Buleleng, Made Herry Hermawan, S.STP., M.A.P menghadiri Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik BKPSDM Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan di Aula Melati UPTD PKSDM Provinsi Bali, Kamis (19/2).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala BKPSDM Provinsi Bali, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah, sejalan dengan tema forum tahun ini yaitu “Peningkatan Kapasitas ASN dalam Mendukung Asta Cita dan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.”
Forum tersebut dihadiri oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bali serta BKPSDM kabupaten/kota se-Bali sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD dan penajaman target kinerja, sasaran, program, dan kegiatan tahun anggaran 2027.
Dalam sesi paparan, narasumber dari Kanreg X BKN Denpasar menyampaikan sejumlah data strategis terkait manajemen ASN di wilayah Provinsi Bali, termasuk:
a. Rangking Indeks Kualitas Data se-Wilayah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng berhasil meraih nilai 100 dengan predikat Sangat Tinggi, menempati peringkat pertama bersama Kabupaten Klungkung. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjaga kualitas dan validitas data kepegawaian secara optimal.
b. Monitoring Penyusunan SKP Tahun 2026
Dalam monitoring penyusunan SKP Tahun 2026, Kabupaten Buleleng juga menunjukkan capaian yang sangat baik dengan:
• Total ASN (Februari 2026): 15.512 orang
• Total SKP tersusun: 14.596
• Persentase capaian: 94,09%
Capaian ini menempatkan Kabupaten Buleleng sebagai salah satu daerah dengan tingkat kepatuhan penyusunan SKP tertinggi di Bali.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan disiplin administrasi, kualitas data, serta penguatan kinerja ASN berbasis sistem merit.
Partisipasi dalam forum ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, BKN, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.
