Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Bapak Umar Ibnu Alkhatab dan dihadiri Pula Oleh Sekda Provinsi Bali (Dewa Made Indra) serta Kepala BKPSDM se-Provinsi Bali serta Anggota Tim Pengadaan CPNS 2018 se-Bali. Bahwasannya dalam pertemuan ini dibahas permasalahan-permasalahan seputar seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018, diantaranya, permasalahan sistem, permasalahan akreditasi, permasalahan STR dan adanya formasi yang kosong seperti Dokter spesialis dan tenaga K-2 (karena usia maksimal 35 tahun) Lokasi CAT (yang sebelumnya UNBK ) untuk Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka, Ombudsman memastikan tersedianya unit pelayanan pengaduan terkait pengadaan CPNS di masing-masing instansi penyelenggara di setiap daerah. Ombudsman melakukan monitoring pelaksanaan seleksi CPNS di tiap tahapan dan berdasarkan hasil diskusi secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa Sampai dengan saat ini, berdasarkan wawancara dengan pelamar tidak terdapat kendala yang signifikan, helpdesk dari instansi penyelenggara sangat berfungsi dan kepercayaan pelamar terhadap proses seleksi sangat tinggi. Dalam hal rekrutmen CPNS diharapkan dapat terwujud sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil, obyektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta bebas intervensi politik.

(AAPW)