Dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali menyelenggarakan Workshop Implementasi Analisi Kebutuhan Diklat (AKD) yang diikuti sebanyak 56 orang peserta dari BKPSDM Kabupaten/Kota se-Bali bertempat di Ruang Jempiring BPSDM Provinsi Bali Rabu, ( 13/2).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Provinsi Bali Bapak Dr. Ida Bagus Sedhawa, SE.,M.Si dalam sambutanya disampaikan bahwa Langkah paling utama dalam penyusunan suatu program diklat adalah kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Training Needs Assessment (TNA). Analisis kebutuhan Diklat memiliki kaitan erat dengan perencanaan Diklat. Perencanaan yang paling baik didahului dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan (sebagaimana terlihat pada misi, fungsi dan tugas) dengan pengetahuan dan kemampuan yang senyatanya dimiliki oleh pegawai.
Sementara itu ketua panitia Bapak Gede Arsa Diputra, SH dalam Laporanya menyampaikan Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan program pengembangan kompetensi kediklatan yang berbasis kompetensi. menyampaikan, aparatur pemerintah mempunyai posisi dan kedudukan yang strategis dalam mengemban tugas umum pemerintahan. Tak hanya itu, aparatur juga bertugas selaku pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi dan kompleksnya kepentingan masyarakat. Pelaksanaan program pengembangan kompetensi kurang berorientasi kepada kebutuhan, melainkan mengedepankan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan keinginan. Untuk itu, peran analisis kebutuhan diklat mutlak diperlukan karena analisis merupakan tahapan pertama dari pendekatan yang sistematis dalam pengembangan suatu program kediklatan.
Kegiatan workshop ini dihadiri oleh seluruh BKPSDM Kabupaten/Kota se-Bali. Sementara itu dari BKPSDM Kabupaten Buleleng dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Bapak I Made Sadipa, SH. Melalui kegiatan ini Kepala BPSDM Provinsi Bali juga menegaskan hasil yang diharapakan dari Analisis Kebutuhan Diklat akan memperjelas kaitan antara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan peningkatan kinerja lembaga yang merupakan akumulasi dari kinerja para pejabat di dalam suatu organisasi, disebutkan demikian karena setiap pejabat yang dilengkapi dengan jenis-jenis diklat yang dibutuhkan, selanjutnya akan dapat melaksanakan setiap rincian tugas dalam jabatannya.
(AAPW)